Prevalensi Stunting Turun 9,3 Persen, Menko Muhadjir Tetap Berharap Pemangku Kebijakan Terus Bekerja Keras

JAKARTA, INAKORAN.com - Dalam lima tahun terakhir, prevelansi stunting di Indonesia turun sebesar 9,3 persen. Sekalipun angkanya turun, pemangku kebijakan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan terus bekerja keras.

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Rabu (4/9/2024).

Dalam Rakornas dengan tema ‘Pemantapan Upaya Penuntasan dan Keberlanjutan Pencegahan dan Penanganan Stunting’ itu, Muhadjir menjelaskan revelansi stunting berada di angka 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas). Lalu turun ke angka 21,5% pada 2023 (Survei Kesehatan Indonesia).

BACA JUGA: Kemenko PMK Tinjau Pemberian Makanan Tambahan Anak Usia Sekolah  di Kulon Progo

Kemudian, pada tahun 2023 terjadi pelambatan penurunan prevalensi stunting menjadi 21,5% dari 21,6% di tahun 2022.

"Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan evaluasi dan pembaharuan data kelompok sasaran, sehingga semua balita dan ibu hamil terdata dengan akurat agar intervensi yang diberikan menyasar seluruh kelompok sasaran," ungkap Muhadjir.

Muhadjir menegaskan pemerintah tetap berupaya untuk menurunkan prevelansi stunting secara massif. Dalam dua tahun terakhir, dilakukan pemenuhan kebutuhan alat antropometri terstandar ke seluruh posyandu dan alat USG di tingkat puskesmas, serta pemberian makanan tambahan pada balita dan ibu hamil yang telah dilakukan di seluruh daerah.

BACA JUGA: Kemenko PMK, FES, dan SOREC UGM Gelar Desiminasi Kajian Model Graduasi Pemanfaatan Program Bantuan Sosial Penanggulangan Kemiskinan

Kemudian, pada bulan Juni 2024 telah dilaksanakan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting, yang mana sebanyak 300.188 posyandu dilibatkan, sehingga berhasil meningkatkan jumlah balita yang diukur secara signifikan.

Terdata balita yang diukur mencapai 16.381.852 jiwa dan ditemukan 5.807.312 balita bermasalah gizi, yang mencakup gizi kurang, gizi buruk, wasting, weight faltering, dan stunting.

Merujuk pada data tersebut, Muhadjir meminta peran semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting dapat lebih fokus ke sasaran yang berpotensi stunting.

BACA JUGA: Menko Muhadjir Tinjau Kesiapan Arena PON Sumut

“Saya mengapresiasi kepada seluruh stakeholder terkait baik dari sisi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, juga para kader serta semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan hingga pemantauan pengukuran dan intervensi serentak di seluruh daerah," jelasnya.

Untuk mempercepat keberhasil penurunan stunting, Muhadjir meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan program tepat sasaran, tepat waktu, efektif, dan efisien.

Selain itu, perlunya perhatian khusus pada daerah tertinggal, terbelakang, dan terluar (3T), yang fokus pada tiga aspek utama yaitu: pemenuhan dan peningkatan sumber daya manusia, pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung upaya penurunan stunting; dan penggerakan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan bahwa program-program yang dirancang dapat diimplementasikan dengan baik.

BACA JUGA: 40 Hari Sebelum Turun, Presiden Jokowi Berkantor di IKN. Apa Urgensinya?

Rakornas ini dipimpin langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Dalam pernyataannya, Wapres KH Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa keberhasilan yang telah dicapai dalam percepatan penurunan stunting, merupakan buah dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja kolaboratif dari semua unsur yang terlibat.

Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa target besar yang masih harus dicapai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting. Oleh karena itu, ia memberikan penekanan khusus tentang pentingnya keberlanjutan pelaksanaan program penanggulangan stunting.

BACA JUGA: SBY: Negara Akan Kacau Jika Memiliki Lebih dari Satu Matahari

"Saya sangat berharap jajaran pemimpin pemerintahan baru dapat terus berkomitmen melanjutkan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting dan menjaga hasil yang sudah dicapai sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika dapat melampaui pencapaian pada periode sebelumnya," pungkas Maruf Amin.

“Kepemimpinan bisa berganti dan angka stunting bisa diturunkan. Akan tetapi, kita masih memiliki pekerjaan rumah yang belum selesai, yaitu membebaskan anak Indonesia dari stunting,” sambungnya.

Ma'ruf Amin juga menyerahkan penghargaan kepada pemerintah daerah sebagai bentuk apresiasi atas capaian pelaksanaan percepatan penurunan stunting yang dilakukan. Apresiasi yang diberikan berupa dana insentif fiskal tahun berjalan tahun 2024 kategori percepatan penurunan stunting.

BACA JUGA: Daniel dan Jalan Pemenangan Paslon Baher Kaji Kasan

Pada tahun ini apresiasi diberikan kepada 130 pemerintah daerah untuk percepatan penurunan stunting yang terdiri atas 9 provinsi, 99 kabupaten, dan 22 kota. Pada kesempatan itu, Wapres memberikan dana insentif fiskal secara simbolis kepada 20 pemerintah daerah.

Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada 15 desa berkinerja baik dalam upaya percepatan penurunan stunting.

"Semoga program percepatan penurunan stunting dapat terus dilanjutkan dan disempurnakan di periode-periode berikutnya, sebagai upaya menciptakan generasi unggul sesuai visi Indonesia Emas 2045,” terang Maruf Amin.