Warga Muna Barat Tolak Politik Uang Dalam Pilkada

Kendari, Inako –

Masyarakat Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyatakan sikap menolak segala bentuk politik uang selama proses pilkada 2018 berlangsung.

Dipimpin Bupati LM Rajiun Tumada, warga menyatakan bahwa politik uang telah merusak demokrasi dan hal itu mendorong pemimpin yang terpilih untuk melakukan korupsi.

Menurut Direktur Rajiun Center, La Ode Rahmat Afiti, deklarasi sejenis pernah dilakukan masyarakat Muna Barat pasca pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2016.

Ia mengatakan, gerakan anti-politik uang yang digagas Bupati Muna Barat LM Rajiun Tumada, mulai melakukan konsolidasi di masyarakat dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat dan tokoh perempuan.

"Semua stakeholder pun kami ajak untuk menyuarakan itu. Kita harapkan gerakan ini menjadi gerakan kultural sehingga melahirkan kesadaran kritis masyarakat," ujar Rahmat, di Muna, Kamis (22/2/2018).

Rahmat mengajak para mahasiswa untuk menjadi yang terdepan dalam gerakan anti politik uang ini sehingga gerakan tersebut tidak hanya sebatas slogan tetapi juga memberi edukasi politik ke masyarakat.

"Kebetulan saat ini ada mahasiswa yang sedang melakukan kuliah kerj nyata (KKN) jadi kami ajak untuk bekerja sama untuk membantu gerakan ini," kata Rahmat.

Dikatakan, saatnya mahasiswa yang melakukan KKN tidak lagi seperti tukang masuk kampung terjebak pada kerja-kerja fisik, tetapi bagaimana ilmu yang diperoleh di bangku kuliah itu bisa diterapkan

dengan cara mengajak mereka untuk bekerja sama memberikan pencerahan pada masyarakat.