Kemenkeu Pastikan Kebijakan PPN 12% Mulai Berlaku 1 Januari 2025

JAKARTA, INAKORAN.com - Kementerian Keuangan memastikan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pelaksanaan kebijakan ini sudah diatur dalam pada Undang-undang No. 7 Tahun tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional, Parjiono mengungkapkan pihaknya tengah memproses pembahasan mengenai PPN 12 persen. Diputuskan bahwa kebijakan PPN 12 persen tetap dilaksakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang.

“Jadi kita masih dalam proses ke sana, artinya akan berlanjut (kenaikan PPN menjadi 12 persen),” kata Parjiono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom INDEF di Gedung Menara Bank Mega, Jakarta pada Selasa, 3 Desember 2024.

BACA JUGA: Menko Airlangga Tegaskan PPN 12% Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Parjiono yakin PPN 12 persen tidak akan mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelas bawah. Dia beralasan, kebijakan ini tidak berlaku pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat kelas bawah.

“Tapi kita lihat khususnya dari sisi menjaga daya beli masyarakat di situ kan pengecualiannya sudah jelas untuk apa, masyarakat miskin, kesehatan, pendidikan dan seterusnya disana. Jadi memang sejauh ini kan itu yang bergulir,” terang Parjiono.

Dia juga mengatakan pemerintah tengah berusaha menjaga daya beli masyarakat dengan menjalankan program-program perlindungan sosial, seperti subsidi dan insentif perpajakan.

BACA JUGA: Sebelum Tarif PPN Naik Menjadi 12%, Pemerintah Bakal Guyur Insentif ke Masyarakat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan hal yang sama. Kebijakan PPN 12 persen diterapkan pada 1 Januari 2025, sesuai amanat UU.

“Itu bukan ketok palu (tidak perlu pengesahan lagi) karena (amanat) Undang-undang. Kalau sudah diundangkan otomatis jalan," ujar Airlangga di ICE BSD City, Tangerang pada Minggu, 1 Desember 2024.

Pernyataan dua menteri ini membantah klaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan, yang sebelumnya menyebut kebijakan PPN 12 persen hampir pasti diundur.

“Hampir pasti (kenaikan tarif PPN) diundur,” ujar Luhut di Jakarta pada Rabu lalu.