Iklan Videotron Paslon 01 Di-takedown, Bawaslu Bakal Minta Keterangan Pemprov DKI dan Pemkot Bekasi

JAKARTA, INAKORAN.COM

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meminta keterangan Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi terkait penurunan iklan videotron Paslon 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

“Kalau Pemda Bekasi kan itu Pemda sendiri, kalau DKI beda juga. Nanti dilihat perizinannya, pihak ketiganya, bukan hanya Pemda lho,” ungkap Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja di Jakarta, Selasa (16/1/2024).

Menurut Rahmat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kasus penurunan iklan tersebut.

Di antaranya, soal izin dari pemerintah dan juga batasan yang diberikan.

Rahmat juga menyoroti asas keadilan bagi setiap pasangan calon untuk berkampanye melalui berbagai media yang tersedia sejauh tidak melanggar aturan.

Baca juga: Ganjar Menerima Keluhan Guru PAUD di Batang yang Hanya Dibayar Rp 600 Ribu Per Tahun

"Harusnya Pemda bersikap netral kepada peserta Pemilu, diberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta Pemilu," tegas Rahmat.

Sebagai informasi, ada dua iklan videotron Anies-Muhaimin yang di-takedown, yaitu iklan di Graha Mandiri Jakarta dan di Grand Metropolitan Bekasi, Jawa Barat.

Tim Nasional Pemenangan Anies-Muhaimin (Timnas Amin) menyebut kasus tersebut akan ditangani oleh tim hukum.

"Ya nanti tim hukum nasional yang akan menindaklanjuti," ungkap Kapten Timnas Amin Muhammad Syaugi dalam keterangan pers di Rumah Pemenangan Amin di Senen Jakarta Pusat, Selasa (16/1/2024).

Baca juga: Mahfud MD: Saya Dipilih jadi Cawapres Agar Semakin Bersuara Lantang Bela Rakyat Jelata

"Jadi kita dalam berdemokrasi kita juga bisa melaporkan hal-hal yang memang melanggar.”

“Jadi itu nanti tinggal tim kita, tim hukum kita yg melapor kepada KPU dan Bawaslu dengan kejadian-kejadian tersebut," tambahnya.

Lebih lanjut Syaugi meminta masyarakat berpartisipasi dalam upaya bersama memastikan Pemilu berjalan adil sehingga terbentuk persaingan yang sehat antarpaslon.

"Yang lebih penting bagaimana masyarakat menilai situasi ini,” ujar Syaugi.

Baca juga: Mahfud MD: Jika Politiknya Demokratis, Hukumnya Responsif

“Masyarakat juga mengawasi potensi-potensi ketidakbenaran, potensi-potensi ketidakadilan itu agar masyarakat mengawasi.”

“Sehingga nantinya kita bisa sama-sama melaksanakan pemilu itu dengan jujur, adil, sehingga digapai kedamaian dan riang gembira," pungkasnya.