Koalisi Besar Tidak Jamin Kemenangan

JAKARTA, INAKORAN

Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) A. Khoirul Umam mengemukakan sejumlah analisis terkait kabar bergabungnya partai dalam gerbong Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Menurutnya, wacana tentang rencana masuknya partai politik lain ke KIB masih sebatas wacana.

Kabar itu memang santer sejak bulan lalu, namun hingga pertemuan KIB di Jawa Timur minggu lalu, hal itu belum terbukti.

"Hal itu mengindikasikan, partai-partai masih belum yakin dan butuh menimbang ulang keputusan untuk bergabung dengan KIB," ujarnya.

Jika nantinya akan ada partai lain dalam gerbong KIB, maka KIB akan mendapati sejumlah keuntungan yakni memperbesar peluang memenangkan Pilpres 2024.

"Plus minus koalisi besar memang terletak pada potensi kemungkinan menangnya yang lebih besar dan dukungan parlemen yang kuat saat nanti di pemerintahan," ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) menanggapi Partai Demokrat yang mengungkapkan butuh koalisi besar untuk memenangkan Pemilu 2024 dan menjalankan pemerintahan.

PAN, sebagai salah satu anggota KIB, menyetujui wacana koalisi besar dan mengajak Demokrat untuk bergabung bersama Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Golkar dan PPP.

Meski demikian, menurut Umam, koalisi besar tidak menjamin penuh kemenangan. Sejarah Pilpres 2004 dan 2014 telah membuktikan.

Saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didukung koalisi kecil pada Pilpres 2004. Begitu pula Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014.

Keduanya menang berkat popularitas dan elektabilitas.
"Namun tingginya popularitas dan elektabilitas tokoh capres terbukti mampu menjadi center of gravity yang mengefektifkan mesin politik dan memikat perilaku politik pemilih," tegasnya.

Menurutnya, bukan hanya KIB yang tengah membutuhkan koalisi besar, melainkan juga PDIP.

Hal itu dapat disimak dari pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang mengungkapkan partainya berpeluang besar berkoalisi dengan partai politik yang saat ini mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Dalam konteks ini, PDIP sendiri tengah berusaha menghadirkan skema koalisi besar, sebagaimana disampaikan Sekjen PDIP Hasto yang mengatakan Puan Maharani akan segera berkomunikasi dengan partai pendukung Jokowi, antara lain Gerindra, PKB, Golkar, PPP," pungkasnya.