Mahfud MD: Saya Akan Tetap Jadi Pendekar Hukum Jika Terpilih Jadi Wapres

LAMPUNG, INAKORAN.COM

Mahfud MD pastikan akan tetap menjadi pendekar hukum jika terpilih menjadi wakil presiden RI 2024. 

Hal ini ia sampaikan saat acara “Tabrak, Prof!” di Lampung, Kamis (25/1/2024) malam.

Pada acara tersebut, seorang anak muda bernama Mega menyinggung soal perilaku balas budi para pejabat yang menghambat pemberantasan korupsi.

“Saya muak dengan kondisi politik saat ini, sekarang ada istilah politik balas budi, jadi pejabat publik nggak berani menindak koruptor yang pernah berjasa sama dia,” ucap Mega.

Baca juga: Masyarakat Lampung Berharap Mahfud MD Terus Tegakkan Hukum

Hal ini Mega sampaikan untuk mengkritik pernyataan politisi Grace Natalie beberapa waktu lalu yang menganggap pertanyaan Mahfud ke Gibran soal impor pada debat cawapres Minggu (21/1/2024) lalu tidak etis.

“Grace Natalie bertanya apakah etis Prof. Mahfud menanyakan impor ke Mas Gibran yang otomatis mengkritisi pemerintah saat ini, yang Prof sendiri masih ada di dalamnya,” kata Mega.

“Tapi saya sendiri nggak setuju sama itu. Menurut saya, atasan, bawahan, teman, sahabat kalau salah ya salah,” tambahnya.

Putri Otonomi Lampung 2021 itu pun mengatakan bahwa menteri bahkan pejabat dibagi oleh rakyat, karena itu pengabdian tertinggi harus kepada rakyat.

Mega pun menanyakan ketegasan Mahfud MD terkait pemberantasan korupsi jika nanti terpilih menjadi wakil presiden RI 2024.

Baca juga: Bahlil: Target Investasi Rp1.650 T Bisa Tercapai Asalkan Kita Tidak Saling Menjatuhkan

“Prof ini kan punya julukan pendekar hukum, apakah nanti ketika Prof menjadi wakil presiden akan tetap menjadi pendekar?” tanya Mega.

“Apakah Prof memenjarakan, memiskinkan, dan menghukum orang-orang yang korupsi, yang menyalahgunakan kekuasaan meskipun itu atasan ataupun mantan atasan Prof?” tambahnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu menegaskan bahwa ia akan tetap menjadi pendekar Hukum jika terpilih menjadi wakil presiden RI 2024.

“Saya akan tetap menjadi pendekar hukum karena justru saya diangkat oleh koalisi untuk menjadi cawapres itu tugasnya penegakan hukum,” tegas Mahfud.

“Reputasi saya selama 20 tahun lebih berjuang ketika mahasiswa, kemudian selama masa reformasi yang kalau dijumlah itu 44 tahun sampai sekarang. Oleh sebab itu saya tidak akan mengorbankan reputasi saya yang panjang di bidang penegakan hukum hanya karena menjadi wapres 5 tahun,” tambahnya.

Baca juga: PDI Perjuangan Jerman Soal Pernyataan Presiden Jokowi: Biaya Pilpres Mahal, Rakyat Berhak Dapatkan Pemimpin dari Proses yang Bersih

Menko Polhukam itu pun menanggapi kritikan tentang impor yang disampaikan pada debat cawapres minggu lalu.

“Kalau ingin memperbaiki itu harus berani juga mengkritik ke dalam, termasuk saya yang kemarin mengkritik impor berbagai jenis kebutuhan pangan kita. Itu kritik dong, karena dulu janjinya tidak akan pernah impor, kok sekarang makin banyak impor,” kata Mahfud.

Mahfud menyayangkan sikap para pejabat yang tidak mau dikritik. Menurut Mahfud, perilaku itu akan menghambat mimpi untuk Indonesia maju.

“Tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang seharusnya diketahui publik, harus kita kritisi apapun itu.”