Menkeu Nyatakan Siap Melanjutkan Tonggak Presidensi Menuju Pemulihan Lebih Kuat dan Merata

Washington, INAKORAN

Pada hari Rabu, 13 Oktober 2021 para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 melakukan pertemuan keempat dalam masa Presidensi G20 Italia.

Pertemuan diselenggarakan secara hybrid, serta menjadi bagian dari rangkaian pertemuan tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meeting 2021 IMF WBG AM 2021).

Apa Itu Presidensi G20?

Presidensi G20 adalah posisi di mana sebuah negara menjadi tuan rumah penyelenggaraan pertemuan G20. Untuk tahun 2022, Indonesia terpilih dan tengah mempersiapkan penyelenggaraan forum yang akan berlangsung sejak 1 Desember 2021 nanti

Pertemuan ini juga memiliki nilai penting menjelang pelaksanaan tugas Presidensi G20 Indonesia untuk melanjutkan dan mendorong peran kepemimpinan G20 dalam menjawab tantangan global dan menciptakan pertumbuhan yang semakin inklusif, kuat, dan berkelanjutan.  

BACA:  

Pulih Bersama, Pulih lebih kuat Pada Presidensi G20 tahun 2022

Pada pertemuan ini, fokus negara anggota G20 membahas isu untuk mengatasi tantangan jangka pendek dan menengah global secara efektif, termasuk divergensi ekonomi, perpajakan internasional, pembiayaan sistem kesehatan, serta transisi menuju ekonomi dan masyarakat yang lebih berkelanjutan, digital dan inklusif dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam rencana pemulihan.

Dalam beberapa bulan terakhir, ekonomi dunia mulai menunjukkan pemulihan yang lebih kuat berkat dukungan kebijakan yang berkelanjutan, vaksinasi dan pembukaan kembali kegiatan ekonomi.

Di sisi lain, prospek inflasi dan respon terhadap kebijakan moneter bank sentral, serta pergerakan harga aset, termasuk di pasar properti, dimonitor dalam menghindari potensi terjadinya pengetatan keuangan global yang tidak diinginkan, serta menimbulkan tantangan  bagi negara-negara yang sangat bergantung pada pembiayaan internasional, terutama bagi negara-negara dengan mata uang yang lebih fluktuatif.

Pada kesempatan ini, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyoroti pertumbuhan global yang tidak merata dan akses terhadap akses terhadap vaksin merupakan persyaratan untuk pemulihan berkelanjutan.

Disampaikan juga tentang upaya pemerintah dalam meningkatkan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat yang telah mencapai lebih dari 40 persen penduduk, dengan rata-rata 2 juta vaksinasi per hari.

Selain itu, Menkeu menyampaikan bahwa pemerintah memanfaatkan momentum krisis saat ini dalam melanjutkan sejumlah reformasi struktural untuk memperkuat fondasi bagi pemulihan ekonomi, salah satunya melalui Omnibus Law Cipta Kerja tahun lalu dan pengesahan Undang – Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) tahun ini.