Prof. Agus Surono Apresiasi Pengesahan UU TPKS

Jakarta, Inako

Pakar hukum pidana, Prof Dr. Agus Surono, mengapresiasi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR beberapa hari lalu.

Ia menilai publik, terutama para aktivis perempuan sudah lama menanti pengesahan undang-undang ini yang menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindakan kekerasan seksual.

Meski UU TPKS ini dijadikan sebagai acuan, namun  Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini mengatakan ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam UU ini.  UU TPKS ini harus disinkronkan  dengan UU yang lainnya, seperti KUHP, UU Pornografi, UU KDRT, dan UU Perlindungan Anak.

“Dalam prakteknya nanti, penegak hukum juga perlu memperhatikan undang-undang lain  yang sudah ada sebelumya,” tegas Prof Agus dalam wawancara dengan Inakoran, di Depok, Jawa Barat, Kamis (14/4/2022).

Terkait dengan efektivitas sanksi yang ada dalam UU TPKS ini, Prof Agus menjelaskan bahwa dalam konsep hukum pidana, terutama pemidanaan, sudah ada ketentuan  pidana dalam Pasal 10 KUHP, yang terbagi dalam pidana pokok dan pidana tambahan.

Namun menurut Agus, yang baru dalam UU TPKS ini adalah memberikan penegasan kembali, terutama terkait dengan pidana tambahan, yaitu dalam bentuk tambahan sanksi yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi pidana pada umumnya.

“Di dialam UU TPKS ini memberikan penegasan kembali, terutama terkait dengan pidana tambahana, yaitu soal tambahan sanksi yang lebih keras dibandingkan dengan sanksi-sanksi pidana pada umumnya,” tambah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila ini.