Seruan Kebangsaan di tengah Mendung Demokrasi

Jakarta, Inakoran.com

Demokrasi sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi mengalami kemunduran. Mendung demokrasi sedang terjadi di Indonesia.

Ini semacam kesimpulan terhadap potret situasi politik yang terjadi belakangan di Indonesia, sehingga sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat membuat ‘Seruan Kebangsaan-Forum Lintas Generasi: Mari Bersuara Jujur dan Jernih’.

Kegiatan ini diselenggarakan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta Pusat pada Senin (27/11/2023).

BACA JUGA: Ganjar Pranowo: Cacing pun Tidak Akan Diam Ketika Diinjak

Dosen sekaligus Direktur Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Karlina Supeli menyayangkan kemunduran demokrasi justru terjadi di dalam sistem demokrasi itu sendiri melalui perangkat hukum.

Di mata Karlina, demokrasi sedang menuju rezim otokrasi elektoral: seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis malah secara perlahan membajak berbagai institusi demokrasi. 

Di dalam rezim ini, wajah demokrasi sebetulnya masih ada, namun tidak mudah dikenali.

Kemunduran yang terjadi di banyak bidang, misalnya korupsi yang meraja lela dan ketimpangan sosial seolah-olah hal yang lumrah terjadi dan dianggap wajar-wajar saja oleh masyarakat.

Itu sebabnya Karlina menyebut rezim otokrasi elektoral lebih berbahaya dari sistem otoritarian yang pernah terjadi di zaman orde baru.

Sementara itu, Omi Komaria Madjid, Ketua Dewan Pembina Nurcholish Madjid Society menyebut Indonesia telah kehilangan tiga hal, yakni  spirit republik yang diwariskan pendiri bangsa, supremasi hukum, dan identitas asli.

Kehilangan tiga hal ini ditandai dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meraja lela, politik yang dipertontonkan secara brutal, mengabaikan etika dan moral.

Diskusi ini menghasilkan seruan yang intinya adalah demokrasi mesti ditegakkan.

Harapannya, Pemilu yang sudah di depan mata berlangsung mengedenkan asas luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

Selain itu, masyarakat juga diharapkan untuk turut mengawal pesta demokrasi ini.