Seruan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Se-Indonesia untuk Presiden Jokowi: Jangan Korbankan Negara demi Kepentingan Kelompok dan Keluarga

Jakarta, Inakoran.com

Seruan Jembatan Serong II yang ditandatangani oleh sejumlah Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi se-Indonesia mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tidak mengorbankan negara demi kepentingan kelompok dan pelanggengan kekuasaan keluarga.

Jokowi diminta untuk bersikap jujur dan adil, terutama dalam menghadapi pemilihan presiden 2024, yang salah kontestannya adalah Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang menjadi Cawapres Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Food Estate Dinilai Kapitalistik dan Bertentangan dengan Reforma Agraria

“Kami mengawasi khususnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra anda menjadi wakil presiden, anda makin menjauh dari harapan yang diamanatkan oleh pemilih anda,” bunyi seruan Jembatan Serong II yang dibacakan oleh Ketua STF Driyarkara Simon P. Lili Tjahjadi di Cempaka Putih, Jakarta pada Senin (05/02/2024).

Ada tiga poin seruan yang ditujukan kepada segenap pemangku jabatan negara dan aparat pemerintahan.

Pertama, mengingat kembali sumpah jabatan yang diberikan untuk berbakti kepada negara yang kompasnya adalah hari nurani dan pegangannya adalah Pancasila.

Kedua, mengembalikan keluruhan eksistensi Indonesia dengan menghormati nilai-nilai politik yang diwariskan oleh para pendiri bangsa.

“Bukan malah merusaknya lewat berbagai pelanggaran konstitusional dan akal-akalan undang-undang yang menabrak etika berbangsa dan bernegara,” tegas Romo Simon.

Pemerintah diingatkan untuk tidak memanfaatkan alat negara demi pelanggengan kekuasaan. Karena selain kepada hukum dan demokrasi, pemerintah bertanggung jawab kepada Tuhan.

BACA JUGA: Ketika Ganjar Ulangi Pesan Jokowi 5 Tahun Lalu: Jangan Pilih Calon yang Punya Potongan Diktator dan Otoriter

Ketiga, mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak.

“Cermati rekam jejak calon presiden dan partai pendukungnya, dalam kesetiaan mereka pada penegakan HAM dan komitmen menghapus korupsi, kolusi dan nepotisme.”

Adapun seruan ini ditandatangani oleh Armada Riyanto (STFT Widya Sasana, Malang), Elias Tinambunan (STFT St Yohanes, P. Siantar), dan Otto Gusti Madung (ITFTK Ledalero, Maumere).

Lalu, CB Mulyanto (Fakultas Teologi Wedhabakti,  Universitas Sanata Dharma), Barnabas Ohoiwutun (STF Seminari Pineleng, Minahasa), dan Y. Subani (Fakultas Filsafat Universitas Widya Mandira, Kupang).