Skema Bansos Siap Diubah: Hanya untuk Pengangguran dan Korban PHK

Jakarta, Inakoran

Pemerintah Indonesia terus berinovasi dalam menangani pengangguran dan mendukung korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah perubahan skema bantuan sosial (bansos), yang akan mengutamakan pemberdayaan serta pembangunan kapasitas penerima manfaat.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, mengatakan bahwa  bansos ke depan tidak lagi sekadar diberikan, tetapi diarahkan untuk membantu penerima membangun masa depan yang lebih mandiri.

Menurut Budiman, bansos di masa mendatang akan lebih selektif, menyasar kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti difabel, orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), dan lanjut usia (lansia). Sementara itu, bagi masyarakat usia produktif, pendekatan akan berbeda.

“Bagi mereka yang punya kapasitas produktif, kita arahkan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan,” jelas Budiman dalam konferensi pers di Jakarta pada Jumat (6/12).

Kementerian Sosial juga mendukung inisiatif ini dengan mendorong lebih banyak "graduasi" atau kelulusan dari status kemiskinan ekstrem menuju posisi sebagai calon kelas menengah, calon wirausaha, atau calon pekerja.

BACA JUGA:

J Trust Bank Beri Tips Strategi Mitigasi Risiko Investasi Agar Tetap Cuan

Emak-Emak Sedih Dengar  Prabowo Patok Anggaran Makan Bergizi Gratis Hanya Rp 10.000

Pemerintahan Prabowo Bakal Cetak Utang Baru Rp775,86 Triliun di 2025

Menko Airlangga Tegaskan PPN 12% Tetap Berlaku 1 Januari 2025

Budiman mengungkapkan bahwa masalah ketenagakerjaan di Indonesia sangat kompleks, sehingga tidak bisa ditangani hanya oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Misalnya, dalam situasi PHK massal di kawasan industri, pemerintah akan bekerja sama dengan kementerian lain dan desa-desa di sekitar wilayah terdampak.

Peran Desa dalam Solusi PHK

Desa di sekitar pabrik atau kawasan industri yang mengalami PHK diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu masyarakat terdampak. Pendekatan berbasis komunitas ini menjadi salah satu solusi untuk menciptakan lapangan kerja baru atau mendukung transisi ke pekerjaan lain.

Selain menangani pengangguran dan PHK, pemerintah juga akan fokus pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Salah satu inisiatif yang disebut Budiman adalah melibatkan UMKM dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol.

Pelaku UMKM bisa mendapatkan porsi untuk berdagang di rest area sepanjang tol, membuka peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Dalam hal ini, Kementerian UMKM akan menjadi mitra utama untuk memastikan pelaksanaan yang efektif.

Pendekatan baru dalam penyaluran bansos ini mencerminkan perubahan paradigma pemerintah: dari pemberian bantuan pasif menjadi pemberdayaan aktif. Dengan fokus pada pengangguran usia produktif, korban PHK, dan pemberdayaan UMKM, pemerintah berupaya menciptakan ekosistem yang mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui kerja sama lintas kementerian dan pelibatan komunitas lokal, langkah ini diharapkan tidak hanya mengatasi kemiskinan, tetapi juga membuka jalan bagi penerima manfaat untuk naik kelas secara ekonomi.