Soal Potensi Jokowi jadi Ketum, Idrus Marham: Golkar Tidak Dimiliki Keluarga atau Kelompok Tertentu

Jakarta, Inakoran.com

Presiden Joko Widodo memiliki peluang menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan posisi Airlangga Hartarto. Hal ini tersirat dalam pernyataan Ketua Dewan Pembina Badan Pemengan Pemilu Partai Golkar, Idrus Marham.

Dia menjelaskan, posisi Ketum partai bisa saja diganti, seperti halnya AD/ART partai yang bisa diubah. Namun, pengambil keputusan tertinggi partai adalah Musyawarah Nasional (Munas). Munas ini yang akan menentukan arah partai, termasuk soal sosok yang memimpin.

BACA JUGA: Saksi Kubu Anies  dan Ganjar Cecar Ketua KPU Hasil Rekap Pemilu 2024

“Ini semua dibicarakan. Pengambil keputusan tertinggi ada di Munas. Jangankan masalah ketua umum, AD/ART saja bisa diubah. Artinya, bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas,” terang Idrus di Jakarta, dikutip pada Jumat (01/03/2024).

Idrus menyebut saat ini Golkar belum membicarakan Munas. Partai masih berfokus pada pileg. Walaupun ia tidak memungkiri soal adanya hubungan yang sudah terjalin di belakang layar antara Golkar dengan Presiden Jokowi.

“Semua tentu ada pentahapan. Pentahapannya bagaimana? Ini ada momentum politik, kita baru ada pemilu. Nah, kalau ada di belakang-belakang yang namanya, mungkin masih pacaran-pacaran, orang masih lagi PDKT, haha, tapi kan tidak perlu itu karena suasana kebatinan sudah dekat kok,” jelas Idrus.

Idrus pun menegaskan Golkar tidak dimiliki oleh keluarga atau kelompok tertentu. Karena itu, siapa pun yang ingin bergabung dan ingin membesarkan Golkar, dipersilakan.

"Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar ya ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas bebas saja.”