Ekonom: Ketersedian Bahan Pangan Perlu, Antisipasi Krisis Pangan Global

JAKARTA, INAKORAN

Ketika Bank Sentral AS menaikan suku bunga mencapai 4% lebih guna menekan laju inflasi pada kisaran 8.5 persen maka, efeknya menekan nilai tukar rupiah pada titik mengkhawatirkan.

Karena itu  Ekonom senior Center Of Reform on Economics (CORE) Pieter Abdullah mengatakan, upaya pemerintah untuk menyediakan bantalan sosial adalah upaya yang baik, namun pemerintah harus terus memastikan ketersediaan bahan pangan. 

“Tugas pemerintah, bagaimana memastikan stok pangan cukup. Cukup itu yang paling utama, jadi kalaupun ada kenaikan (inflasi) tidak akan terlalu tinggi dan besar. Apalagi diiringi dengan berbagai bantuan sosial,” kata Pieter hari ini (30/9). 

BACA: Upaya Pemerintah Redam Scarring Effect Pasca Pandemi Covid-19

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah mengeluarkan kebijakan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2% dari Dana Belanja wajib perlindungan sosial senilai total 2,71T ini  antara lain digunakan untuk:
Pemberian bantuan sosial, termasuk untuk ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan.

“Kalau inflasi yang paling penting menjaga inflasi itu sendiri, sementara bantuan tadi sifatnya mengurangi beban. Yang difokuskan mencegah agar inflasi naik tetapi tidak liar,” ungkap Pieter. Menurut dia, jika pemerintah bisa menjaga inflasi dibawah 6% pada kondisi sekarang, sangatlah baik. 

Pemerintah pusat dan daerah diminta terus menjaga ketersediaan bahan pangan, khususnya komoditas yang masih berada dalam rantai suplai dalam negeri. 

”Kalau domestic supply chain bisa kita kontrol. Nah disitu concerned nya, supaya pemerintah aktif memonitor pasokan yang ada di dalam negeri. Jangan sampai terganggu rantai pasoknya,” tandas Pieter. 

Sementara untuk komoditas yang berada dalam global supply chain, saat ini terganggu karena adanya konflik geopolitik Rusia-Ukraina dan juga krisis energi.(*)