Ganjar Pranowo Dorong DPR Gunakan Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pilpres 2024

Jakarta, Inakoran

Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menekankan pentingnya penggunaan hak angket oleh DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan yang terjadi selama Pilpres. Dalam upaya untuk menegakkan keadilan dan memastikan integritas pemilihan, Ganjar Pranowo memimpin langkah-langkah untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ganjar Pranowo, mantan Gubernur Jawa Tengah, mengungkapkan keyakinannya bahwa hak angket DPR dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatasi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dituduhkan terjadi selama Pilpres 2024.

BACA JUGA: Pemilu 2024  Jadi Panggung Politik Bagi Milenial dan Gen Z

Dalam keterangannya, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dugaan kecurangan ini harus dihadapi dengan serius, dan partai pengusungnya, terutama PDI Perjuangan (PDIP) dan PPP, dapat memulai langkah ini di DPR.

"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," tegas Ganjar Pranowo.

BACA JUGA:  Jokowi Ketemu Surya Paloh, TPN Ganjar-Mahfud Tetap Teguh Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Pada rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024, Ganjar Pranowo telah menyampaikan usulan untuk menggunakan hak angket di DPR kepada partai pengusungnya. PDIP dan PPP, sebagai partai pendukung utama, diberi tanggung jawab untuk mendorong langkah ini.

Ganjar Pranowo tidak hanya berbicara dari atas, tetapi juga mendukung argumennya dengan data konkrit. Dalam kesempatan tersebut, ia membagikan ribuan pesan dari relawan dan masyarakat yang berisi foto, dokumen, atau video terkait dugaan kecurangan Pilpres 2024. Informasi ini menjadi dasar untuk mendesak langkah-langkah investigatif lebih lanjut.

BACA JUGA: TPN Ganjar-Mahfud Curiga Prabowo Tahu Hasil Pilpres Jauh sebelum Hari Pencoblosan

Meskipun menyadari bahwa paslon 3 tidak dapat mengajukan hak angket secara sendirian, Ganjar Pranowo menekankan pentingnya dukungan partai lain, khususnya Partai Nasional Demokrat (NasDem), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dengan melibatkan partai-partai pendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, yakni NasDem, PKS, PKB, PDIP, dan PPP, maka hak angket dapat diusulkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," ujar Ganjar Pranowo.

Ganjar Pranowo juga menyoroti perlunya langkah konkret dari DPR, seperti penggelaran sidang dan pemanggilan para penyelenggara Pemilu untuk pertanggungjawaban. Ia memandang bahwa tindakan tersebut merupakan fungsi kontrol yang krusial untuk memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.