Ini Sumber Pembiayaan Negara RI Ditengah Patogen Corona

Jakarta, Inako

Pemerintah memperkirakan belanja sektor kesehatan akan mencapai Rp 75 triliun safety social net Rp110 triliun. Belanja yang tinggi untuk perlindungan masyarakat. Perkiraan defisit dari tadinya 1,76% dari PDB atau Rp307,2 triliun menjadi 5,07% atau Rp853 triliun namun kami upayakan di bawah 5%," jelas menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI)

BACA JUGA: Tenor 50 Tahun Diterbitkan Pemerintah Indonesia Untuk Surat Utang Valas

BACA JUGA; Komisi XI DPR RI Dukung Kebijakan Keuangan Negara Tangani Corona

"Kita akan menggunakan sumber pembiayaan yang paling aman dan biayanya paling kecil sebelum kita mengambil instrumen lain yang memiliki resiko dan biaya yang lebih tinggi.

BACA JUGA: Jaring Pengaman Sosial Untuk Atasi Dampak Covid-19, cukupkah?

BACA JUGA: Pasukan Merah Putih Asal Kota Batu Malang Jawa Timur Telah Bergerak Gempur Corona Kawasan Sekitar

Sumber pertama, Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menjaga cashflow. Ini akan mengurangi pembiayaan yang berasal dari market. Cash yang sudah ada di tangan pemerintah.

Sumber kedua, dana abadi pemerintah seperti LPDP dan Rucika.

Sumber ketiga,   dari BLU agency pemerintah. Ini adalah tiga sumber yang tidak melalui market atau pembiayaan dari dalam masing-masing agency pemerintah yang memiliki sumber dana," jelas Menkeu.

BACA JUGA: Demi HUT Kekasihnya, Pemain Celta Vigo Fedor Smolov Langgar Aturan Lockdown Spanyol

Badan Layanan Umum (disingkat BLU) adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pandemi COVID-19 yang membutuhkan kebijakan extraordinary dari Pemerintah tentu berdampak pada postur APBN 2020. Kecemasan investor atas COVID-19 turut mempengaruhi terjadinya capital outflow di Indonesia.

APBN 2020 juga akan menghadapi tekanan dari sisi penerimaan pajak, PNBP, bea cukai baik karena kondisi pelaku ekonomi dan penurunan harga komoditas. Ini berimbas pada penerimaan negara yang turun 10%. Namun, di saat bersamaan, belanja negara harus naik untuk kesehatan, bansos dan membantu pelaku usaha agar tidak melakukan PHK besar-besaran. Hal ini menyebabkan defisit melebar hingga 5%.