Jepang Sedang Mempertimbangkan Status Mereka yang Melarikan Diri Dari Konflik Sebagai Pengungsi Semua

Jakarta, Inako

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Sabtu (16/4) mengatakan, pemerintah negaranya sedang mempertimbangkan untuk menampung warga yang melarikan diri dari konflik Rusia-Ukraina. Mereka yang melarikan diri ini ia kategorikan sebagai kelompok ‘pengungsi semu’. Untuk itu, ia sedang berencana memperlonggar kategori pengungsi agar bisa menampung kelompok ini.

Menurut Kishida, pihaknya sendang mempertimbangkan menciptakan sistem yang memungkinkan mereka yang melarikan diri bisa diterima sebagai pengungsi yang setara dari sudut pandang kemanusiaan.

"Kementerian Kehakiman sedang mempertimbangkan sistem untuk menerima orang sebagai pengungsi yang setara dari sudut pandang kemanusiaan bahkan jika mereka tidak termasuk dalam" konvensi pengungsi 1951, kata Kishida pada pertemuan di Niigata.

Kishida menekankan, sistem yang dibayangkan tidak akan mendiskriminasi negara-negara tertentu. Jepang, kata Kishida, akan berusaha untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan Konvensi Berkaitan dengan Status Pengungsi.

Berdasarkan konvensi PBB, seorang pengungsi adalah orang yang tidak dapat kembali ke negaranya atau tidak mau melakukannya karena ketakutan yang beralasan akan dianiaya karena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu atau pendapat politik.

Orang-orang yang melarikan diri dari konflik telah lama menemukan jalan sempit untuk mencapai status pengungsi di Jepang, dengan pemerintah secara tradisional hanya mengakui sekitar 1 persen dari aplikasi pengungsi, menuai kritik dari organisasi hak asasi manusia.

Jepang telah menerima lebih dari 500 pengungsi yang melarikan diri dari perang di Ukraina sejak dimulai pada akhir Februari.