Pencalonan Agus Subiyanto Ancam  Netralitas TNI di Pilpres 2024

Jakarta, Inako

Koalisi Masyarakat Sipil mengguncang panggung politik dengan mempertanyakan netralitas TNI menjelang Pemilihan Umum 2024. Keprihatinan muncul karena dekatnya beberapa aparat pertahanan dan keamanan dengan Presiden Joko Widodo, terutama dalam konteks putra Presiden, Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi bakal peserta pemilihan presiden. Publik merasa khawatir akan adanya mobilisasi alat negara demi mendukung salah satu calon.

BACA JUGA: Ganjar Resmi Pisah Jalan Dengan Jokowi

Presiden Jokowi telah mengusulkan Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD yang baru dilantik pada 25 Oktober 2023, sebagai calon tunggal Panglima TNI. Keputusan ini diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.

Namun, Julius Ibrani, Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), menilai Agus sebagai ancaman terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024. Kedekatan politik antara Agus dan Presiden Jokowi menjadi sorotan utama. "Ini lebih kuat politis dibandingkan substantif - ancaman terhadap netralitas TNI," tegas Julius Ibrani.

BACA JUGA: Survei SMRC : 75% Responden Tak Suka Jokowi Bangun Dinasti Politik

Menurut Julius, penunjukan Agus tidak mempertimbangkan aspek substantif seperti kapasitas, pengalaman, dan rencana ke depan. "Bahkan termasuk evaluasi, analisis kritis terhadap kondisi saat ini," tambahnya.

Kekhawatiran terkait ketidaknetralan TNI semakin menguat setelah Prabowo dan Gibran membentuk pasangan dalam Koalisi Indonesia Maju. Prabowo, yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, mengawasi tiga matra TNI, sementara Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi yang juga Panglima tertinggi.

Pendapat serupa disampaikan oleh Dimas Bagus Arya Saputra dari Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras). Fenomena penunjukan orang-orang dekat dengan Presiden untuk posisi strategis dalam pertahanan dan keamanan memicu beragam spekulasi, termasuk kepentingan politis.

BACA JUGA: Silaturahmi dengan PMI di Malaysia, Yenny Wahid Sebut Pasangan Ganjar-Mahfud Sosok Pemimpin yang Dibutuhkan Indonesia Saat Ini

Terkait kekhawatiran ini, Jenderal Agus Subiyanto menegaskan bahwa netralitas TNI tidak perlu diragukan dalam Pemilu 2024. "Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah," ucap Agus setelah menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

Dia menambahkan bahwa prajurit telah diberi pedoman melalui buku saku, dan netralitas TNI sudah memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.