Respons Film Dirty Vote, PDI Perjuangan Tidak Pernah Sangka Jokowi Berubah seperti Sekarang, Tempatkan Kekuasaan di atas Segalanya

Jakarta, Inakoran.com

Kemunculan film Dirty Vote yang tayang sejak Minggu (11/02/2024) menggemparkan publik. Film dokumenter yang dibintangi tiga pakar hukum tata negara, yakni Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin  mengungkapan banyak praktik kecurangan di Pilpres 2024.

Film yang disutradarai oleh Dandy Laksono ini direspons oleh banyak pihak, salah satunya adalah PDI Perjuangan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut film ini memperjelas terjadinya rekayasa Pemilu. Hasto menyinggung Presiden Joko Widodo yang tidak pernah ia sangka bisa berubah seperti saat ini, menempatkan kekuasaan di atas segalanya.

BACA JUGA: TPN Ganjar-Mahfud Imbau Pihak yang Kritik Film Dirty Vote agar Tidak Baperan

"Dalam pertimbangan akal sehat, nurani, dan moral, kami sungguh tidak menyangka Pak Jokowi sudah berubah seperti itu. Menempatkan kekuasaan di atas segalanya. Berbagai rekayasa kecurangan tersebut sangat merugikan Ganjar-Mahfud,” jelas Hasto dalam keterangannya pada Senin (12/02/2024).

Rekayasa itu, kata Hasto, dimulai dari peristiwa di Mahkamah Konstitusi yang berujung pada lolosnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, menjadi calon wakil presiden.

“Dari film tersebut nampak kuatnya rekayasa pemilu yang diawali dengan manipulasi hukum di MK; keberpihakan penguasa istana terhadap Prabowo-Gibran melalui penunjukan PJ Kepala daerah yang ditempatkan sebagai hak prerogatif presiden,” kata Hasto.

Hasto menyebut, rekayasa ini mengabaikan proses Pemilu yang pada dasarnya harus demokratis. Apalagi, rekayasa ini melibatkan aparat pemerintahan yang seharusnya netral. Bantuan sosial yang merupakan kewajiban negara pun dijadikan sebagai alat berkampanye.

BACA JUGA: Tiga Poin Kritikan TKN Prabowo-Gibran pada Narasi Dokumenter Dirty Vote

“Melupakan proses yang seharusnya demokratis; tekanan terhadap kepala daerah, kepala dinas, kepala desa, hingga kelompok demokrasi oleh oknum TNI/POLRI yang seharusnya bertindak netral hingga penyalahgunaan anggaran negara melalui bansos,” terang Hasto.

Namun, Hasto mengingatkan, Pemilu yang dimanipulasi dan dicurangi akan berhadapan dengan kekuatan rakyat.

“Karena itulah bagi siapa pun yang melakukan manipulasi Pemilu, dan mengerahkan seluruh elemen kekuasaan untuk kecurangan masif, akan berhadapan dengan kekuatan rakyat. Satyam Eva Jayate,” tegas Hasto.