Kritik Pembangunan LRT Palembang, Ridwan Kamil Minta Maaf

JAKARTA, INAKORAN.COM

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Palembang atas kritik dan penilaian terhadap proyek pembangunan LRT Palembang.

Dalam kritik yang disampaikan melalui diskusi dengan Jababeka di President University itu, Ridwan Kamil menyebut LRT Palembang sebagai proyek yang gagal karena dibangun atas dasar pertimbangan politik.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decision Rp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil dalam diskusi yang digelar pada Jumat (21/10/2022) itu.

Sebelumnya ada pengembang di Jawa Barat yang mengajukan permintaan untuk membangun LRT Bekasi-Karawang. Ridwan menolak permintaan itu dengan beberapa pertimbangan seperti biaya pembangunan yang mahal dan juga sedikitnya potensi pemakai LRT itu.

Baca juga

Presiden Jokowi ke Partai Golkar: Saya Pesan, Jangan Lama-lama

Untuk memperkuat argumentasi penolakan itu, Ridwan menyebut LRT Palembang sebagai salah satu contoh proyek LRT yang dinilai sebagai proyek gagal.

“Jika populasi sedikit nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridershipnya penumpang hariannya belum maksimal (berdasarkan penglihatan saya saat kunjungan terakhir)," tulis Emil di postingan Instagramnya.

Walaupun kritik dan penilaian itu disampaikan dalam konteks diskusi akademis untuk melihat plus minus pembangunan di Indonesia dari masa ke masa, banyak orang kemudian menilai tidak pada tempatnya Gubernur Jawa Barat itu mengkritik pembangunan di daerah lain.

Baca juga

Pesan Presiden Jokowi di HUT Golkar: Jangan Asal Pilih Capres, Hati-hati!!

Oleh karena itu, pada Senin, 24 Oktober 2022, Ridwan menyampaikan permohonan maaf melalui Instagram pribadinya. Gubernur Jawa Barat itu menyadari, saat dia menyampaikan kritik sebagai seorang akademisi, statusnya sebagai pejabat publik sama sekali tidak bisa dilepas.

"Permohonan Maaf Kepada Warga Palembang jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan."

“Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yg selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam berstatemen akademik, melekat jabatan saya sbg pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh Jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain.”