PDIP Sebut Menteri Jokowi Badut Politik

Jakarta, Inako

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kembali mengkritik wacana penundaan pemilu 2024 yang digemakan oleh sejumlah elite politik.

Ketua Badan Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menilai para menteri Kabinet Indonesia Maju yang menggaungkan wacana ini seperti badut politik.

Baca juga: Puan Maharani Sebut UU TPKS Hak Perempuan Indonesia

Menurut Komarudin, badut-badut politik tersebut memanfaatkan wacana tiga periode untuk mengejar kepentingan pribadi atau kelompoknya. Para menteri, tegas Komarudin, gemar membonceng kepentingan pribadi ke agenda-agenda nasional.

Proyek-proyek nasional, seperti penanganan pandemi Covid-19 dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) diboncengi oleh kepentingan para badut politik tersebut.

Anggota DPR RI itu pun khawatir para menteri Jokowi tidak jujur terkait wacana penundaan pemilu. Di depan publik, kata Komarudin, wacana tersebut  tidak digaungkan lagi, tetapi di belakang justru diam-diam digerakkan.

Komarudin meminta para menteri serius membantu Presiden Jokowi, seperti mengatasi persoalan kelangkaan dan kenaikkan harga minya goreng dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Komarudin berharap para menteri tidak lagi mengurusi hal yang bukan wewenangnya.

PDIP merupakan salah satu partai yang menolak wacana penundaan pemilu dan sering mengkritik para menteri dan elite partai yang mengusung wacana tersebut.

Sebelumnya, kader PDIP Masinton Pasaribu meminta menteri koordinator (Menko) yang mengusung wacana penundaan pemilu harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Selain itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Bambang Pacul menilai Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan memiliki pengaruh politik yang kuat dan merupakan satu-satunya menteri yang kebal terhadap instruksi Presiden Jokowi.

Sebagai informasi, salah satu menteri yang sangat getol mendukung wacana penundaan pemilu adalah Luhut. Bahkan, Luhut mengklaim memiliki big data yang menunjukkan, sebagian besar masyarakat Indonesia ingin pemilu ditunda.

Menanggapi big data Luhut, Ketua DPR RI yang sekaligus Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani menjelaskan partainya juga memiliki big data. Big data PDIP, tegas Puan, berbeda dengan apa yang disampaikan Luhut.